A. SIFAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH
Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan
dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan
sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas
dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam
hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan
penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan
dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan
pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,
akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan
kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya
dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.
Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif
akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas
suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas
terhadap:
1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian
tujuan, manfaat dan efektivitas.
Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu
tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih
banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang
membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif .
Tahap-tahap tersebut adalah :
1. Probity and legality accountability
Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan
anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (compliance).
2. Process accountability
Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam
melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing).
3. Performance accountability
Pada lev el ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and
economy).
4. Program accountability
Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
tersebut (outcomes and effectiveness).
5. Policy accountability
Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan
atau tidak (value).
Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok
sistem akuntabilitas ini yaitu :
1. Berfokus pada hasil (outcomes)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu
program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur.
Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi
sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di
tangan rakyat.
Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan
rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil
dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan
pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan
perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta
penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem
pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara
lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan
pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik
akuntansi dan pelaporan keuangan.
Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang
akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan
saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah
beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang
dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh
metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti
management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan
kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap
masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah
sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.
B. MANAGING FOR RESULT (PENGELOLAAN PENCAPAIAN)
Pelaporan pengukuran kinerja (performance measurement) berkaitan erat
dengan suatu proses yang dinamakan managing for results (pengelolaan
pencapaian). Proses ini timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa
manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan yang sama dengan
manajemen di sektor swasta maupun organisasi-organisasi nir laba lainnya. Proses
ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi
terhadap misi (mission), sasaran (goals ) dan tujuan (objectives).
Tahap-tahap dalam proses managing for results adalah:
1. Perencanaan strategik (strategic planning)
a. Menentukan program
b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
c. Menetapkan misi diadakannya suatu program
d. Menetapkan proses managing for results
e. Menetapkan sistem pertanggungjawaban
2. Perencanaan program (program planning)
a. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dan sasaran program
b. Mengidentifikasi hasil (outcomes)
c. Menilai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
d. Menentukan prioritas dari berbagai tujuan dan sasaran
e. Mengevaluasi kelayakan program
f. Menetapkan strategi awal
g. Mengidentifikasi keluaran (outputs)
h. Membuat benchmark dan cara pengukuran dasar
3. Menetapkan prioritas (setting priorities) dan alokasi sumber daya (allocating
resources)
a. Membuat anggaran atau budget
b. Menentukan prioritas dari berbagai permohonan
c. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan
d. Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun
e. Memberikan dukungan terhadap permohonan diadakannya program
f. Mengajukan permohonan
g. Menganalisis permohonan
h. Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang disampaikan
4. Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan (activity planning and organization)
a. Menilai sumber-sumber daya yang telah dialokasikan
b. Menetapkan atau modifikasi strategi yang ada
c. Mendapatkan keluaran (outputs)
d. Melaksanakan proses dan kegiatan
e. Mendelegasi tugas dan wewenang
f. Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan
g. Menetapkan cara pengukuran
h. Mengaitkan sumber daya dengan outputs dan outcomes
i. Melakukan activity-based costing
5. Manajemen operasi (operation management)
a. Menetapkan sistem manajemen
b. Menentukan filosofi manajemen pemerintahan
c. Melakukan komunikasi dengan pihak luar
d. Memberikan feedback atas hasil yang diperoleh
e. Contingency planning
f. Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layanan yang disediakan
g. Memproduksi barang dan jasa
6. Monitor kegiatan (monitoring operations) dan pengukuran pencapaian (measuring
results)
a. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (results)
b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
c. Menggolongkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak
lain selain pemerintah
d. Melaporkan explanatory factors
e. Melakukan pengukuran pencapaian
f. Melakukan monitoring pendapatan dan belanja
7. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan mendapatkan umpan balik
mengenai pencapaian tersebut (analysis of, reporting and obtaining feedback on
results)
a. Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka pendek
b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
c. Memahami strategi dan ouputs
d. Melakukan verifikasi atas informasi kinerja
e. Analisis anggaran dibandingkan aktuaris
f. Melakukan evaluasi kinerja dan audit
g. Melaporkan pencapaian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat
dipercaya
h. Melakukan jajak pendapat kepada warga masyarakat
i. Mendapatkan umpan balik.
C. AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN KEUANGAN
Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaikbaiknya,
yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang
melaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur
dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti
return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena
sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”. Kewajiban
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya
dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil
dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok
masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.
Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada
pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai
dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian
pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan
sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan
pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional
akuntabilitas, maka baru tahap probity and legality accountability (compliance) yang
dipenuhi. Di sini tampak bahwa jika Indonesia hanya menerapkan pertanggungjawaban
anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara, maka
dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di
Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau compliance. Harus diingat, tahap ini
barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional..
Pembandingan tujuan pelaporan keuangan antara perusahaan (business
enterprises) dengan organisasi nir laba (not-for-profit organizations) sebagai berikut.
Dalam perusahaan, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi sehubungan
dengan kinerja keuangan perusahaan (financial performance) dalam periode
tertentu. Fokus utamanya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan dengan
mengukur pendapatan (comprehensive income) dan komponen-komponennya.
Sedangkan dalam organisasi nir laba pelaporan keuangan harus menyediakan
Jurnal Akuntansi & Keuangan.
informasi sehubungan dengan kinerja (performance) dalam periode tertentu.
Informasi yang paling dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran
periodik atas perubahan jumlah dan sifat net resources dari organisasi yang
bersangkutan dan informasi mengenai service efforts and accomplishment.
D. ELEMEN PELAPORAN PENGUKURAN KINERJA
Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept Statements No.2
membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator
pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3)
indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Service
efforts berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai
program atau pelayanan jasa yang beragam. Service accomplishment diartikan
sebagai prestasi dari program tertentu. Di samping itu perlu disampaikan juga
penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (explanatory
information).
Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan
oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan
apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut.
Pembandingan service efforts dengan service accomplishment merupakan dasar
penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994).
Measure of Efforts
Efforts atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan non keuangan,
dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu
program atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio
yang membandingkan sumber daya keuangan dan non keuangan dengan ukuran
lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan seperti
populasi umum, populasi jasa atau panjang jalan raya.
Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan,
perlengkapan dan kontrak-kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang berkaitan
dengan sumber daya keuangan antara lain adalah dana yang digunakan untuk
pendidikan dan dana pendidikan untuk per orang siswa, dana untuk transpor publik
dan dana transpor publik per orang, dana untuk investigasi kejahatan dan dana
investasi kejahatan per kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts ini selain melihat
pemakaian dana untuk kegiatan tertentu, juga pemakaian dana untuk kegiatan
tertentu tersebut dikaitkan dengan jumlah pengguna.
Contoh sumber daya non keuangan yang paling utama adalah jumlah personalia
pemerintah. Ukuran yang paling sering dipakai adalah jumlah pegawai (ekuivalen
dengan pegawai dengan jam kerja penuh) atau jumlah jam kerja per jasa yang
diberikan. Misalnya jumlah guru untuk seluruh murid atau per murid. Selain
personalia, contoh sumber daya non keuangan adalah fasilitas umum lainnya seperti
kendaraan, gedung pemerintah atau jalan raya.
Measures of Accomplishment
Ada dua jenis ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan
outcomes. Outputs mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan outcomes
mengukur hasil dari penyediaan outputs tersebut.
Outputs dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau
lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar
kualitas tertentu. Misalnya, outputs mengukur jumlah siswa yang lulus, jumlah
angkutan umum, jumlah jalan raya yang diperbaiki. Lebih lanjut, outputs juga bisa
mengukur jumlah siswa yang lulus dengan batas nilai tertentu, jumlah angkutan
umum yang memenuhi jadwal keberangkatan dan kedatangan dengan tepat, jumlah
jalan raya yang diperbaiki dengan kondisi memuaskan.
Outcomes mengukur hasil yang muncul dari output yang ada, misalnya
persentase siswa yang mempunyai keahlian tertentu dalam membaca, jumlah
penumpang yang dapat terlayani oleh angkutan umum, persentase jalan raya yang
dalam kondisi amat bagus dan kondisi bagus. Outcomes ini akan sangat berguna jika
dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya
atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada
tahun ini 30% masyarakat telah dapat dilayani dengan angkutan umum, yang
berarti naik 5% dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun ini masih belum
memenuhi target melayani masyarakat yang ditetapkan sebesar 40%.
Pembandingan yang pertama adalah pembandingan antara efforts dengan
outputs untuk mengukur efisiensi. Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh
mana hasil yang diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sumber daya yang
dipakai. Contoh pengukuran efisiensi ini misalnya biaya yang dikeluarkan untuk
tiap siswa yang lulus, biaya perbaikan per kilometer jalan raya, biaya investigasi per
kasus kejahatan yang terjadi.
Pembandingan yang kedua adalah pembandingan antara efforts dengan
outcomes. Pembandingan ini juga untuk mengukur efisiensi namun dalam target
tertentu. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang lulus dengan
kemampuan membaca yang sangat bagus, biaya perbaikan per kilometer jalan raya
menjadi jalan dalam kondisi bagus, biaya investigasi per kasus kejahatan yang
terjadi yang berhasil diselesaikan.
Informasi ini juga akan lebih berguna jika dibandingkan dengan tingkat
efisiensi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target pencapaian tingkat
efisiensi tertentu. Hal ini dikenal juga dengan istilah indeks produktivitas atau
indeks efisiensi. Indeks ini dihitung dengan mengaitkan rasio produktivitas atau
efisiensi tahun sekarang dengan satu tahun dasar tertentu.
Explanatory Information
Dalam hal ini kepada para pengguna laporan diberitahukan juga explanatory
information atau berbagai macam informasi yang relevan dengan layanan yang
diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah,
yang dikelompokkan dalam dua elemen sebagai berikut:
1. Elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan.
Sebagai contoh adalah jumlah siswa dalam keluarga yang berada di bawah garis
kemiskinan, tingkat kepadatan penduduk di area tertentu sebagai tempat
program dilaksanakan, dan tingkat pengangguran.
2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan
komposisi personalia. Sebagai contoh adalah rasio jumlah guru dan murid, jumlah
bis untuk jalur angkutan tertentu, jenis konstruksi yang disyaratkan untuk jalan
raya, jumlah polisi per kapita.
Indikator-indikator di atas dapat diringkas sebagai berikut.
A. Indicators of Service Efforts
1. Inputs – adalah nilai uang yang dikeluarkan dalam periode tertentu, yang biasdi nyatakan dalam
a. Current dollar
b. Constant dollar
c. Satuan per rumah tangga atau per kapita dalam current atau constant
dollar
2. Inputs – adalah satuan sumber daya non finansial, misalnya jumlah waktu
yang digunakan, dalam tahun atau dalam jam kerja
B. Indicators of Service Accomplishment
1. Outputs – adalah jumlah layanan, bisa pada kualitas layanan tertentu yang
diselesaikan
2. Outcomes – adalah kualitas dan efektivitas layanan
C. Indicators that relate service efforts to accomplishment (efficiency indicators)
1. Inputs/Outputs
2. Inputs/Outcomes
3. Indeks efisiensi.
D. Explanatory information
1. Elemen di luar kontrol pemerintah
2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan
E. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA
Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran
kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:
1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.
Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan
data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang
berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan
memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan
pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran
kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya
pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian
pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan
anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.
2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.
Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta
akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas.
Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif.
Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya
management by objectives untuk mengukur outputs dan outcomes.
3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.
Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada
masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat
penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan
masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar
dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan.
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya
kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa
ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai
dengan obyektif.
5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan
penggunaan sumber daya secara efektif.
Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah
sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka.
Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah
pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk
menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang
berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara
untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan
dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian
hasil (results) yang diperoleh.
Lebih lanjut, Wayne C, Parker (1996:10) membuat sebuah model laporan
penelitian mengenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja pemerintah
yang dilakukan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model ini memberikan
status yang jelas mengenai kondisi program-program pengukuran kinerja
pemerintah dan melihat berapakah jumlah negara bagian yang benar-benar
menjalankan program ini dengan bagus. Dengan pengamatan ini diharapkan
pemerintah juga lebih terfokus dalam menetapkan dan melaksanakan program
pengukuran kinerja yang benar-benar menjadi prioritas.
F. KETERBATASAN PELAPORAN PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja bukan merupakan satu-satunya alat yang dipakai untuk
menilai akuntabilitas pemerintahan. Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan
pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh
para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang diperoleh
dapat digunakan sebaik-baiknya.
Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain:
1. Pemakaian satu ukuran tertentu tidak disarankan mengingat satu ukuran yang
dipakai tidak dapat menggambarkan secara lengkap hasil yang dicapai oleh
pemerintah. Pengguna laporan pengukuran kinerja diharapkan menggunakan
juga lebih dari satu ukuran.
2. Informasi mengenai kinerja ini tidak menjelaskan alasan yang membuat
pemerintah hanya mencapai prestasi tertentu, bagaimana meningkatkannya dan sejauh mana pengaruh factor- factor lain dalam pencapaian kinerja tersebut.
Misalnya kemampuan akademik seorang siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi
oleh sistem pendidikan tetapi juga sesering apakah siswa tersebut berlatih
bersama orang tua atau siswa yang lain.
3. Proses dan strategi yang dipakai untuk menyediakan jasa seringkali tidak
disampaikan dalam pelaporan ini walaupun hal tersebut merupakan informasi
penting untuk memahami mengapa pemerintah hanya mencapai prestasi
tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar